Mobil Impor Wajib Terapkan SNI

JAKARTA—Kementerian Perindustrian tidak akan memberi pengecualian bagi penerapan Standar Nasional Indonesia wajib kaca mobil impor karena dikhawatirkan akan menimbulkan preseden bagi komoditas lainnya.

Direktur Industri Bahan Galian Non Logam Kementerian Perindustrian Toeti Rahajoe mengatakan hasil rapat bersama berbagai pihak dari produsen mobil impor, produsen kaca pengaman, dan lembaga sertifikasi menyatakan aturan SNI wajib kaca pengaman harus dipatuhi oleh industri luar negeri maupun dalam negeri yang beroperasi di Tanah Air.

Dia menjelaskan keberatan yang diajukan oleh manajemen BMW, produsen mobil asal Jerman, beberapa waktu lalu mengenai permintaan pengecualian perlakuan SNI Wajib terkait dengan audit biaya yang mahal.

“BMW sebenarnya sudah punya sertifikat produk penggunaan tanda SNI , cuma dia khawatir setiap tahun harus ada audit ke negaranya, mungkin mereka keberatan. Tapi tidak bisa begitu meski impornya sedikit, ini kan sudah peraturannya SNI wajib,” ungkapnya pada Bisnis, Senin (13/6).   

SNI wajib kaca pengaman yang digunakan untuk barang otomotif sudah berlaku sejak 2007. Peraturan tersebut harus dipenuhi oleh produsen dalam dan luar negeri.

Dia menjelaskan beberapa pengusaha kaca pengaman dalam negeri yang mengekspor produknya ke Eropa bahkan harus melakukan audit dua tahun sekali sesuai dengan standar Economic Commission for Europe (ECE).

“Biro hukum sudah bilang tidak bisa , kecuali peraturan itu direvisi. Tapi itu akan menjadi preseden. Konsekuensinya kalau SNI sudah diwajibkan memang berlaku resiprokal,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Keramik Kementerian Perindustrian Supomo mengatakan secara teknis industri kaca lokal mampu memproduksi kaca sesuai dengan standar kaca pengaman yang dipakai mobil impor tersebut.

 

Tidak Menguntungkan

Namun, karena volume permintaan yang sedikit, pelaku usaha tidak mampu memenuhi karena secara ekonomi tidak menguntungkan.

“Mereka mendatangkan kaca tidak lebih dari 5.000 bar per tahun. Tapi menurut peraturan, kaca yang diwajibkan SNI tidak tergantung pada jumlah impornya. Sekali diwajibkan harus diikuti. Mereka sudah punya SNI, jadi bukan karena kaca mereka tidak sesuai dengan SNI,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebelum diwajibkan, SNI kaca pengaman sudah mengacu pada International Standard Organization (ISO) dan telah dinotifikasi ke World Trade Organization (WTO).

Menurutnya, ada usulan lain yaitu dengan mengirimkan sampel ke Indonesia, tapi hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena sertifikasi kaca termasuk tipe 5 di mana audit harus dilakukan di lokasi pabrik.

Jika skema sertifikasi diubah, maka akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi badan sertifikasi.

Bisnis, telah mencoba mengubungi Head of Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania untuk mendapatkan tanggapan perihal ini, tetapi yang bersangkutan belum menjawab email yang dikirimkan.

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menilai pengecualian merupakan tindakan diskriminatif, padahal aturan tersebut menyangkut keselamatan.

“Masalah biaya sertifikasi adalah masalah komersial, tidak berhubungan dengan sertifikasi karena ini menyangkut mutu dan keselamatan,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan bagi produsen otomotif impor untuk mencari suplier kaca pengaman di luar negeri yang sudah mengantongi SPPT SNI.

Leave a Reply